PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
PEREMPUAN
CERDAS DAN BERINTEGRITAS DALAM MENGHADAPI PEMILU
PENDAHULUAN
Dalam sebuah negara
demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu
sendiri (Nasrullah dan Tanto Lailam, 2017:2) Hakikat Pemilu dalam negara demokrasi adalah
pengejawantahan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian hak
konstitusional (hak pilih) warga negara dalam suatu pemilu yang jujur dan adil (free and fair
elections) guna memilih pemimpin yang akan melanjutkan
pemerintahan, mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Pemilih memiliki
peranan besar terhadap kepemimpinan Indonesia kedepan, salah pilih berarti
dengan sengaja merusak negara dan bangsa.
Pemilihan
Umum merupakan momentum yang menentukan perjalanan demokrasi suatu negara. Di
Indonesia momentum ini tidak hanya sekedar menjadi pesta demokrasi dan perayaan
kebebasan, namun juga menjadi periode transisi yang menentukan masa depan
bangsa. Pasalnya, dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini, Indonesia menghelat
hajatan secara berturut-turut yaitu pemilihan anggota DPRD,DPD, DPR RI, dan
pemilihan Presiden. Pesta demokrasi ini menyerahkan nasib negara dan bangsa
kepada masyarakat karena satu individu punya hak satu suara, one man one vote.
Sebagai pemilih tentu
banyak faktor yang mempengaruhi untuk memilih/ mencoblos calon tertentu:
misalnya faktor kedekatan, agama, calon memiliki visi, misi dan program yang
baik, bahkan memilih karena keterpaksaan menerima uang (money politics), dan lainnya. Pada sisi yang lain, banyak pemilih
yang melakukan pilihan pada detik-detik akhir dan bisa terjadi pada detik akhir
dapat mengurungkan niatnya menjadi pemilih manakala setelah diperhitungkan
dengan
caranya, partai
atau calon yang berkompetisi tidak memberikan makna apa-apa padanya. Makna
dalam konteks ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga bisa bercirikan
agama, etnik, ras dan lainnya (Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, 2009:
441)
Salah
satu elemen yang paling penting dan strategis dalam memujudkan pemilu
yang bebas,
jujur dan adil adalah keberadaan
pemilih yang cerdas dan berkualitas. Artinya kunci keberhasilan pemilu adalah
para pemilih yang cerdas dan berkualitas, tidak termakan hoax dan negative campaign,
politisasi sara, dan lainnya yang menyudutkan calon tertentu atau menguntungkan
calon tertentu. Keberhasilan pemilihan umum, jika pemilih memiliki kecerdasan
pemilu yang baik, untuk itu kecerdasan dalam pemilu dibutuhkan bagi komunitas
perempuan.
Penulis yang memiliki background organisasi perempuan, serta peduli terhadap keprihatinan perempuan yang selalu dikaitkan dengan kurangnya pendidikan mengenai kepemiluan menggugah hati penulis turut serta urun rembuk terjun kemasyarakat mendampingi serta memberikan pemahaman betapa pentingnya pendidikan kepemiluan.
Pemahaman pendidikan politik masyarakat berantakan dengan adanya pemberian bahan material oleh beberapa calon anggota legislative dari partai politik untuk pembuatan jalan kampong dan pengadaan prasarana dusun. Dan akhirnya terjadi transaksi suara yang diadakan secara transaparan dalam sebuah pertemuan membagi suara oleh masyarakat bagi para calon legislative. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena telah munculnya sikap apatis di tengah tengah masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.
Sikap masyarakat ini muncul berdasarkan pengalaman yang telah lalu melihat hasil pemilu-pemilu sebelumnya yang cukup mengecewakan. Sikap apatisme masyarakat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, dianataranya pemilu ternyata menghasilkan wakil wail rakyat dan pemimpin yang jauh dari harapan dan ekpektasi rakyat. Mereka dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan ketimbang kepentingan rakyat banyak. Ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang menjerat para anggota dewan. Berikutnya pemilu yang diselenggarkan dengan biaya yang mahal ini ternyata dirasakan tidak mengubah secara signifikan keadaan bangsa dan Negara menjadi lebih baik. Penyelenggaraan pemilu seringkali berpotensi menimbulkan konflik horizontal di dalam masyarakat dan merusak kearifan local maupun modal social yang hidup dimasyarakat.
Di tengah – tengah apatisme masyarakat terhadap pemilu tersebut diatas merupakan tantangan yang berat bagi relawan demokrasi untuk membangun kembali kesadaran masayarakat di tingkat bawah untuk dapat menggunakan hak politik dan mendongkrak partisipasi politik rakyat dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Maka dari itu, dibutuhkan orang orang yang tergabung dalam relawan demokrasi adalah orang – orang yang benar benar netral dan concern terhadap proses proses demokratisasi di masyarakat, tidak adanya conflict of interest di dalam dirinya sehingga bias menodai proses demokratisasi di masyarakat, apalagi menunggangi untuk kepentingan pribadi, dan mamapu mengawal perilaku masyarakat di dalam komunitasnya untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Akan tetapi tentu saja ini harus didukung dari pihak pihak lain, terutama pihak yang berkompenten terhadap pemilu, khususnya partai politik peserta pemilu, untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Partai politik ikut dalam proses yang menciderai proses demokrasi pemilu (www.kompasiana.com) 27 oktober 2013
Penulis yang memiliki background organisasi perempuan, serta peduli terhadap keprihatinan perempuan yang selalu dikaitkan dengan kurangnya pendidikan mengenai kepemiluan menggugah hati penulis turut serta urun rembuk terjun kemasyarakat mendampingi serta memberikan pemahaman betapa pentingnya pendidikan kepemiluan.
Pemahaman pendidikan politik masyarakat berantakan dengan adanya pemberian bahan material oleh beberapa calon anggota legislative dari partai politik untuk pembuatan jalan kampong dan pengadaan prasarana dusun. Dan akhirnya terjadi transaksi suara yang diadakan secara transaparan dalam sebuah pertemuan membagi suara oleh masyarakat bagi para calon legislative. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena telah munculnya sikap apatis di tengah tengah masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.
Sikap masyarakat ini muncul berdasarkan pengalaman yang telah lalu melihat hasil pemilu-pemilu sebelumnya yang cukup mengecewakan. Sikap apatisme masyarakat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, dianataranya pemilu ternyata menghasilkan wakil wail rakyat dan pemimpin yang jauh dari harapan dan ekpektasi rakyat. Mereka dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan ketimbang kepentingan rakyat banyak. Ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang menjerat para anggota dewan. Berikutnya pemilu yang diselenggarkan dengan biaya yang mahal ini ternyata dirasakan tidak mengubah secara signifikan keadaan bangsa dan Negara menjadi lebih baik. Penyelenggaraan pemilu seringkali berpotensi menimbulkan konflik horizontal di dalam masyarakat dan merusak kearifan local maupun modal social yang hidup dimasyarakat.
Di tengah – tengah apatisme masyarakat terhadap pemilu tersebut diatas merupakan tantangan yang berat bagi relawan demokrasi untuk membangun kembali kesadaran masayarakat di tingkat bawah untuk dapat menggunakan hak politik dan mendongkrak partisipasi politik rakyat dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Maka dari itu, dibutuhkan orang orang yang tergabung dalam relawan demokrasi adalah orang – orang yang benar benar netral dan concern terhadap proses proses demokratisasi di masyarakat, tidak adanya conflict of interest di dalam dirinya sehingga bias menodai proses demokratisasi di masyarakat, apalagi menunggangi untuk kepentingan pribadi, dan mamapu mengawal perilaku masyarakat di dalam komunitasnya untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Akan tetapi tentu saja ini harus didukung dari pihak pihak lain, terutama pihak yang berkompenten terhadap pemilu, khususnya partai politik peserta pemilu, untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Partai politik ikut dalam proses yang menciderai proses demokrasi pemilu (www.kompasiana.com) 27 oktober 2013
DAFTAR
PUSTAKA
Buku:
Bevaola Kusumasari dan Hempri Suyatna, dalam
“Peningkatan Kapabilitas Pemasaran Pascabencana Bagi Perempuan Hunian
Tetap Pager Jurang, Sleman, Yogyakarta”, Jurnal
Indonesian
Journal of Community Engagement Vol. 01. No. 01, September 2015
Kesi Widjajanti, Model Pemberdayaan
Masyarakat, Jurnal Ekonomi Pembangunan
Volume 12, Nomor 1, Juni 2011
Loina Lalolo Krina Perangin-angin dan Munawaroh
Zainal, Partisipasi Politik Pemilih
Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial, Jurnal ASPIKOM, Volume
3 Nomor 4, Januari 2018
Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, Pemilihan Umum dan
Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia, Jurnal
Poelitik Volume 5/No.1/2009
Nasrullah dan Tanto Lailam, Dinamika dan
Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala
Daerah di Indonesia, Jurnal Media Hukum, Volume
24. No.1 Juni 2017
Sodikin, Amir and Wisnu Nugroho (2013).“Demokrasi
Era Digital: Mengejar Generasi Pedas, Lekas, dan Bergegas”, in Kompas Daily, edition Friday, October
25th, 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar